Upaya pengarusutamaan pengelolaan danau berkelanjutan mengemuka sejak disepakatinya Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I pada tahun 2009. Pada saat itu 9 (sembilan) menteri, yakni Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Negara Riset dan Teknologi bersepakat untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan serta mengantisipasi perubahan iklim global. Selanjutnya 15 (lima) belas Danau Prioritas I (Toba, Singkarak, Maninjau, Kerinci, Rawadanau, Rawapening, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Matano, Tondano, Poso, Batur, Sentani) dan 15 (lima belas) dan Danau Prioritas II (Aneuk Laot, Laut Tawar, Tasik Zamrud, Dendam Tak Sudah, Diatas, Dibawah, Ranau, Lindu, Towuti, Mahalona, Bratan, Taliwang, Segara Anak, Kalimutu dan Paniai) ditetapkan sebagai prioritas penanganan. Sejak saat itu pemerintah terus menyiapkan perangkat kebijakan dan mengajak pihak-pihak terkait untuk berkontribusi nyata dalam upaya penyelamatan danau sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Upaya mengarusutamakan penyelamatan danau sejak lahirnya Kesepakatan Bali Tahun tahun 2009 hingga lahirnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini: